Arab Saudi Cari Pola yang Pas Aturan Karantina Covid-19 Umrah Berubah Konjen RI

  • Whatsapp

Sebanyak 46 jamaah Indonesia pada kloter 3 dinyatakan bebas Covid 19. Puluhan jamaah itu langsung diperbolehkan umrah. Padahal sebelumnya, para jamaah yang tiba di Arab Saudi harus menjalani karantina selama 3 hari terlebih dahulu lalu dites swab. Sementara kini, jamaah datang, lalu tes swab, ketika hasil negatif maka bisa langsung umrah.

Konjen RI Eko Hartono mengakui, ada perubahan aturan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya aturan yang berubah ubah ini cara pemerintahan Raja Salman untuk menemukan pola yang tepat untuk umrah jamaah luar negeri di masa pandemi ini. "Jadi swab dulu baru karantina. Supaya bisa umrsh dulu. Arab Saudi juga masih cari pola penanganan yang pas saat pandemi," jelasnya.

Read More

Kementerian Agama bakal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan umrah di masa pandemi Covid 19. Evaluasi ini dilakukan setelah 13 jemaah asal Indonesia dinyatakan positif Covid 19 setelah menjalani tes PCR Swab di Mekkah, Arab Saudi. "Inilah kemudian yang menjadi titik kritis, yang perlu kita harus dievaluasi. Kita berharap jemaah yang berangkat ke tanah suci untuk melakukan umrah dalam kondisi sehat, pulang sehat," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim melalui channel Youtube BNPB , Rabu (11/11/2020).

Menurut Arfi, kasus positif Covid 19 jemaah asal Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Arfi mengatakan sebenarnya para jemaah asal Indonesia sebenarnya telah menjalani tes PCR dan karantina. Namun, dirinya mengaku belum mengetahui penyebab jemaah umrah dapat tertular Covid 19 setelah sampai di Arab Saudi.

Kemenag akan mengkaji kemungkinan beberapa jemaah Indonesia menjadi positif Covid 19 setelah sampai di tanah suci. "Yang jadi pertanyaan kemudian, kenapa pada waktu tiba di Arab Saudi terkonfirmasi positif. Ada berapa kemungkinan tertentu nanti akan kami kaji sebagah bahan evaluasi dalam konteks pencegahan seluruh penyelenggaraan ibadah umrah," ungkap Arfi. Dirinya mengatakan Kemenag juga telah membuat beberapa langkah mitigasi dalam penyelenggaraan ibadah umrah di tengah pandemi Covid 19 ini.

"Sebelumnya kita sudah membuat mitigasi beberapa titik titik kritis dalam penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi ini, dengan mempertimbangkan segala risiko yang terburuk," pungkas Arfi. Seperti diketahui jumlah jemaah umrah asal Indonesia yang dinyatakan positif Covid 19 bertambah menjadi 13 orang setelah menjalani tes PCR Swab di tanah suci Mekkah, Arab Saudi. Sebelumnya jemaah umrah asal Indonesia yang dinyatakan positif hanya berjumlah 3 orang.

Diketahui, Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019. Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman mengatakan, KMA berisi pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di masa pandemi ini memberikan perlindungan jemaah umrah sesuai amanat UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. “Kita harus beri perlindungan, baik sebagai warga negara, terutama dalam konteks pandemi, perlindungan keamanan jiwa dan keselamatan. Itu semangatnya,” kata Oman diketeranganya, Senin (2/11/2020).

Ia mengatakan, jemaah Indonesia termasuk yang diizinkan berangkat umrah. Sehingga semua pihak harus memahami regulasi yang ada. Berikut ini sejumlah pedoman yang diatur dalam KMA No. 719 tahun 2020: A. Usia sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi (18 – 50 Tahun); b. Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid (wajib memenuhi ketentuan Kemenkes RI); c. Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat Covid 19; d. Bukti bebas Covid 19 (dibuktikan dengan asli hasil PCR/SWAB test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kemenkes dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi).

Jika jemaah tidak dapat memenuhi persyaratan bukti bebas Covid 19, maka keberangkatannya ditunda sampai dengan syarat tersebut terpenuhi. 1. Seluruh layanan kepada jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan. 2. Pelayanan kepada jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Kemenkes. 3. Pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 4. Protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku. 5. PPIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi demi pelindungan jemaah. 1. PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi dan setelah tiba dari Arab Saudi. 2. PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah setelah tiba di Arab Saudi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. 3. Karantina dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan sampai dengan keluarnya hasil tes PCR/SWAB. 4. Selama jemaah berada dan meninggalkan tempat karantina mengikuti protokol kesehatan. 5. Jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan yang diperuntukkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. 6. Pelaksanaan karantina dapat menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk oleh Satgas Covid 19 Pusat dan Daerah.

1. PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi sejak lokasi karantina, bandara keberangkatan, pesawat terbang pergi pulang, dan transportasi di Arab Saudi. 2. Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia dilaksanakan dengan penerbangan langsung. 3. Dalam hal jemaah telah mendaftar dan tertunda keberangkatannya yang telah memiliki tiket transit dikecualikan dari ketentuan pada poin 2 (dua).

4. PPIU bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah di negara transit. 5. Transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan dari Arab Saudi ke Indonesia wajib dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid 19. 6. Pemberangkatan dan pemulangan jemaah hanya dilakukan melalui bandara internasional yang telah ditetapkan Menkumham sebagai bandara internasional pada masa pandemi Covid 19, yaitu: a. Soekarno Hatta, Banten b. Juanda, Jawa Timur c. Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan d. Kualanamu, Sumatera Utara

1. PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana akomodasi jemaah, baik di dalam negeri dan di Arab Saudi. 2. PPIU bertanggung jawab menyediakan konsumsi jemaah baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. 3. Pelayanan akomodasi dan konsumsi jemaah dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. 1. Pemberangkatan Jemaah selama masa pandemi COVID 19 diprioritaskan bagi jemaah yang tertunda keberangkatan tahun 1441H dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. 2. Penentuan jumlah Jemaah yang akan diberangkatkan mengacu pada kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. 1. Biaya penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat ditambah dengan biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol Covid 19, biaya karantina, pelayanan lainnya akibat terjadinya pandemi Covid 19.

1. PPIU wajib melaporkan rencana keberangkatan, kedatangan di Arab Saudi, dan kepulangan jemaah kepada Menteri Agama secara elektronik. 2. Laporan rencana keberangkatan jemaah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan. 3. Laporan kedatangan di Arab Saudi disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah jemaah tiba di Arab Saudi. 4. Laporan pemulangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah jemaah tiba di tanah air. 5. PPIU wajib melaporkan jemaah yang sudah mendaftar ibadah umrah pada tahun 1441H yang membatalkan keberangkatannya. 1. Dalam hal jemaah telah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Umrah sebelum KMA ini ditetapkan, PPIU dapat menetapkan biaya tambahan. 2. Bagi jemaah yang tidak bersedia membayar biaya tambahan, diberikan hak sebagai berikut: a. mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan; atau b. mengajukan pembatalan keberangkatan. 3. Bagi Jemaah yang membatalkan keberangkatannya berhak mengajukan pengembalian biaya yang telah dibayarkan. 4. Pengembalian biaya umrah sebagaimana dimaksud pada poin 3 adalah sebesar biaya paket layanan setelah dikurangi biaya yang telah dibayarkan oleh PPIU kepada penyedia layanan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah. 5. PPIU wajib mengembalikan biaya paket layanan kepada Jemaah setelah penyedia layanan mengembalikan biaya layanan yang telah dibayarkan kepada PPIU.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *