ICW Desak KPK Panggil Kejagung & Polri Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri untuk melakukan gelar perkara terkait penanganan kasus skandal pelarian Djoko Tjandra. Terlebih, KPK telah menerbitkan surat perintah supervisi terkait perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra. "Mendesak pada pekan ini KPK harus segera memanggil kejaksaan, memanggil kepolisian untuk melakukan gelar perkara besar," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi daring, Senin (7/9/2020).

Kurnia menuturkan, gelar perkara tersebut perlu dilakukan oleh KPK untuk menemukan adanya kejanggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang Undang KPK. Karena kasus yang melibatkan usur anggota jaksa dan Polri itu telah menyedot perhatian publik. Pada penanganan kasus di Kejaksaan Agung, Jaksa Pinangki diduga menerima aliran suap sebesar Rp7 miliar untuk pengurusan fatwa Djoko Tjandra di Mahkamah Agung. Suap itu agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi oleh Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Bareskrim Polri juga telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri. "Tidak ada pilihan lain, kecuali KPK take over kasus tersebut. Kasus ini sudah menarik perhatian publik itu yang harus dipegang oleh KPK," tegas Kurnia. Lantas Kurnia menyesalkan pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang dinilai tidak ingin mengambil alih penanganan perkara dugaan suap skandal Djoko Tjandra.

Pengambil alihan perkara perlu dilakukan agar tidak ada konflik kepentingan. "Jadi jangan juga salah satu pimpinan KPK terkesan sangat lembek, sangat sangat tidak punya jiwa kepemimpinan ketika menyebutkan bahwa biarkan kejaksaan yang menyelesaikan," kata Kurnia. Kurnia meyakini, jika proses penanganan perkara yang melibatkan Djoko Tjandra di Kejaksaan Agung dan Polri diambil alih oleh KPK tidak akan memperlambat penanganan perkara.

Karena nantinya penyidik KPK akan melanjutkan berkas perkara dari dua institusi penegak hukum tersebut. "Pengambilalihan itu sedikitpun tidak akan mengganggu penanganan perkara. Karena berkas perkara diberikan kepada KPK. Terpenting lembaga penegak hukum ketika dimintai keterangan harus kooperatif," katanya.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *