Ini Kata Ma’ruf Amin Dinilai Jarang Muncul menuju Publik hingga Dicecar Soal Setahun Kinerja Jokowi

  • Whatsapp

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan mengenai kinerjanya. Ma'ruf Amin akhirnya buka suara terkait kinerja pemerintahan yang dipimpinnya bersama presiden Jokowi. Seperti yang diketahui, pada Selasa (20/10/2020) pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin telah berjalan selama satu tahun.

Keduanya telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. Bertepatan satu tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin akhirnya buka bukaan terkait kinerjanya. Selama ini sosok Ma'ruf Amin dinilai jarang tampil di depan publik.

Read More

Ia kerap kali dicari cari oleh publik. Ma'ruf Amin kerap memilih diam untuk isu yang tengah menjadi sorotan. Jokowi dan beberapa menterinya dianggap lebih kerap tampil ke publik untuk menjelaskan sejumlah isu.

Sementara Ma'ruf Amin memilih diam. Tak heran, sosoknya banyak dicari dan menuai beragam pertanyaan. Bahkan sejak awal Ma'ruf menjadi calon wakil presiden, banyak pihak menduga ia hanya menjadi "alat politik" agar meredakan potensi konflik antara negara dengan kelompok berbasis Islam konservatif.

Dalam kesempatan itu pula Ma'ruf menjelaskan pembagian kerja antara wakil presiden denganPresidenJokowi. Ma'ruf Amin mengaku, ia telah menjalankan porsinya sebagai wapres berdasarkan aturan konstitusi. "Sesuai dengan aturan konstitusi, wakil presiden itu kan membantu presiden,

Maka yang dilakukan presiden kemudian wapres membantu membuat kebijakan kebijakan melalui penetapan penetapan di sidang sidang kabinet atau diskusi khusus," terang Ma'ruf Amin. Lebih lanjut, Ma'ruf menegaskan nantinya yang akan mengeluarkan kebijakan adalah Presiden Jokowi. "Tak ada dua matahari, tidak ada.

Jadi tugas wapres adalah membantu presiden di semua kegiatan yang menjadi prioritas," ucap Ma'ruf. Menurut Ma'ruf, selama ini ia bekerja di bidang yang telah ditugasi khusus oleh presiden seperti persoalan kemiskinan, umkm, reformasi birokrasi dan ekonomi syariah. "Jadi banyak hal yang secara khusus kemudian ditugasi kepada saya, seperti itu pembagiannya," terang Ma'ruf Amin.

Terkait pencapaiannya selama satu tahun menjabat, Ma'ruf Amin menegaskan, pandemi Covid 19 cukup menghambat program pemerintah tetapi masih ada banyak hal yang masih bisa dicapai. "Saya kira banyak sekali capaian capaian, baik di dalam penyiapan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, termasuk ekonomi. Tetapi yang saya lihat, walaupun dalam keadaan pandemi, justru ada momentum penting yaitu untuk membangun kemandirian.

Saya kira ini waktu kita membangun produk produk dalam negeri, memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi, pendidikan," jelas Ma'ruf Amin. Selain itu, Najwa juga mempertanyakan kemungkinanPresidenJokowimelakukan reshuffle kabinet. Ma'ruf mengaku tak tahu menahu terkait reshuffle kabinet.

"Saya belum tahu karena Pak Jokowi yang tahu. Itu hak prerogatif beliau. Kinerja menteri memang belum ada evaluasi, kalau ada hal penting baru diajak bicara, Tentu saya memberikan saran.

Tetapi soal reshuffle itu hak prerogatifnya," beber Ma'ruf. Wakil Presiden KHMa'rufAminikut menanggapi soal isu reshuffle kabinet yang berembus belakangan ini di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dirinya selaku wapres. Hal itu ditengarai lantaran Presiden Jokowi marah kepada sejumlah menteri saat rapat kabinet paripurna pada 18 Juni lalu.

Ketika publik menilai ada reshuffle, Ma'ruf justru bicara lain. Ma'ruf memahami selama pandemi Covid 19, perekonomian di Indonesia sempat terhenti, sebelum akhirnya kembali dibuka dengan protokol kesehatan. Belanja pemerintahan pun, dikatakan Ma'ruf, harus segera dilakukan. "Untuk menyerap itu harus ada kreativitas. Harus ada keberanian, harus ada inovasi. Biar bisa cepat, tapi tetap akuntabel, supaya jangan jadi masalah di kemudian hari," katanya.

Jika belanja pemerintah lambat, Ma'ruf menilai ekonomi negara tak akan terdorong. "Karena itu Presiden meminta segera itu penyerapan dilakukan. Maka itu Presiden mengumpulkan, terutama yang anggarannya besar supaya cepat melakukan penyerapan," ungkapnya. Dalam beberapa pertemuan pun, Ma'ruf menyebut pemerintah sudah sering mengatakan seperti halnya soal regulasi yang harus dilonggarkan, tidak dibuat menghambat.

"Kalau ada kekhawatiran, boleh didampingi lembaga pengawasan, karena yang penting jalan. Prosedur prosedur yang ruwet ruwet itu dihilangkan, disederhanakan, supaya ini bisa berjalan." "Harus ada kemampuan untuk melakukan strategi dan inovasi dari masing masing lembaga atau kementerian untuk bisa menyerap itu. Jangan misalnya menunggu, karena ini kan darurat. Jadi tidak menggunakan birokrasi yang normal," kata wapres.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *