Jokowi: Mau Normalisasi atau Naturalisasi Silakan, Tapi Sungainya Dilebarkan

Metropolitan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penanganan banjir perlu ada kerja sama secara baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, pemerintah pusat sedang menangani persoalan di hilir dengan menyelesaikan dua bendungan Sukahami dan Cimahi, serta melakukan rehabilitasi hutan. "Di Jakarta ada 14 sungai, Pasanggarahan, Buaran, Sunter, dan lain lain."

"Semuanya perlu dilebarkan. Semuanya mesti satu visi sekarang," papar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Menurut Jokowi, masterplan penanganan banjir untuk Jakarta sudah ada dan tidak perlu lagi memunculkan ide ide baru. "Masterplan udah ada, sungai semua dilebarkan."

"Harus dilabarkan, teknisnya mau normalisasi atau naturalisasi silakan, tapi dilebarkan, semua sungai itu yang tengah," ujar Jokowi. Sedangkan di bagian ujung, kata Jokowi, perlu memperbanyak waduk waduk dan pompa pembuangan, karena nanti berhadapan dengan banjir rob. "Pembagian tanya Kementerian PUPR, pembangunan bertahap tapi harus segera dilakukan."

"Dulu dibangun Banjir Kanal Barat, Kanal Timur, normalisasi , Pasanggrahan, silakan yang penting segera dikerjakan di lapangan," tutur Jokowi. Sebelumnya, MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Pemprov DKI Jakarta menjalankan program , untuk mencegah luapan air ke permukiman. "Buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi, dikerjakan gitu."

"Jangan tidak dikerjakan," tutur Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Menurut Basuki, naturalisasi maupun normalisasi hanya namanya yang berbeda, tetapi implementasinya tetap saja membutuhkan . "Mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya. Kalau tidak dilebarkan gimana?" Tanya Basuki.

"Jadi pelebaran iya kan? Kalau beliau sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu, desainnya tidak beton, cuma ditutup gebalan rumput," sambung Basuki. Basuki menjelaskan, Gubenur DKI Jakarta telah menyepati melebarkan Sungai dengan melaksanakan tugasnya, yaitu pembebasan lahan. "Dari dulu ada (kesepakatan). Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya."

"Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," paparnya. Basuki juga menilai Pemprov DKI perlu melakukan pembebasan lahan untuk sodetan air ke Banjir Kanal Timur (BKT). "Sodetan tergantung pembebasan lahan. Kalau dibebaskan, 6 bulan selesai karena cuma 600 meter."

"Yang 600 meter sudah dikerjakan sampai Otista," beber Basuki. Ia menyebut, lebar Sungai saat ini sekitar 10 meter sampai 20 meter, yang hanya mampu menampung debit air 200 meter kubik per detik. Padahal, saat musim hujan air bisa mencapai 570 meter kubik per detik.

"Sehingga harus dibesarkan kapasitas tampung kali (sungai) Ciliwung, termasuk sodetan alirkan 60 meter kubik per detik." "Sehingga beban di Manggarai atau hilir akan lebih kecil," ulasnya. "Presiden arahkan bahwa tetap lanjutkan, penanganan ," sambung Basuki.

Selain normalisasi Ciliwung, Basuki menilai diperlukan sodetan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembebasan lahannya. "Dari 1,2 kilo meter, kami selesaikan 600 meter." "Kalau untuk normalisasi, kami siapkan rusunnya untuk 800 KK (kartu keluarga) bisa kami pindahkan, kami siapkan di Pasar Rumput," paparnya.

Sedangkan untuk penanganan di hulu, kata Basuki, pemerintah pusat telah membangun dua bendungan di Sukamahi dan Ciawi, di mana saat ini pembebasan lahannya sudah lebih 95 persen selesai. "Dua bendungan ini selesai 2020," ucap Basuki. Basuki pun telah menerjunkan 287 pegawai Kementerian PUPR ke 180 titik banjir, untuk mengecek penyebab banjir.

"Apakah ada tanggul yang jebol, apakah ada drainase yang tersumbat atau pompa yang rusak." "Seperti kemarin Km 24 tol Japek, kenapa banjir? Karena drainase tersumbat proyek dan telah kami bongkar," terang Basuki. Sebelumnya, MenteriPUPR menilai metode penanganan banjir, apakah normalisasi atau naturalisasi, hanya sebuah istilah.

Intinya, sungai harus dilebarkan sehingga volume air yang dikirim dari hulu tidak tumpah melebihi batas tanggul sungai. "Mau naturalisasi mau normalisasi, sama semua." "Sungai tetap butuh dilebarkan (supaya tidak banjir lagi)," kata Basuki di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Banjir di sejumlah daerah Jakarta dan sekitarnya, kata Basuki, akibat debit air yang terlalu tinggi, terlebih saat musim hujan. “Pelebaran sungai supaya penampung air lebih banyak," jelas Basuki. Basuki menolak debat yang ditantang Gubernur DKI Jakarta terkait metode pengelolaan sungai.

"Saya tidak mau debat. Saya tidak dididik untuk debat," ucap Basuki lagi. Sebelumnya, GubernurDKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir di wilayahnya adalah kiriman air dari daerah lain. Ia bahkan sempat beradu argumen dengan Menteri PUPR , soal penyebab seusai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.

Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara. Basuki menilai banjir terjadi akibat luapan air sungai. Dari 33 kilometer Kali , baru 16 kilometer yang dinormalisasi.

Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi. "Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali , ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer." "Di 16 kilometer itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu (1/1/2020).

Menurut Basuki, harus didiskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu. Termasuk, Kali Pesanggrahan yang menuju Banjir Kanal Timur. Pihaknya, kata Basuki, sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak .

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat." "Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah mudahan bisa kita tangani," tuturnya. Mendengar pernyataan tersebut, yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.

Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan. "Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan." "Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."

"Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya, " paparnya. Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah dinormalisasi. "Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," urainya.

Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat, untuk mengendalikan air yang masuk ke Jakarta. Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.

"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan." "Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan." "Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa."

"Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air pun mengalir ke sungai," paparnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *