Kasus Suap Alih Fungsi Lahan di Riau, KPK Panggil Petinggi Duta Palma Group

Nasional

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Legal Manager PT Duta Palma Group Juvendiwan Herianto pada Selasa (4/2/2020). Juvendiwan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma Surya Darmadi dalam kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. "Saksi diperiksa untuk tersangka SUD (Surya Darmadi)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (4/2/2020).

Perkara suap alih fungsi lahan ini juga menyeret Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Pria yang karib disapa Zulhas itu mangkir dari panggilan penyidik pada Kamis (6/1/2020) lalu. KPK memastikan bakal kembali memanggil Zulhas. "Tadi saya sudah komunikasi dengan mereka (penyidik) dan akan dipanggil ulang. Itu sudah pasti (dipanggil ulang)," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020).

Saat kasus suap ini terjadi, Zulhas merupakan Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Ali, penyidik akan menggali keterangan Zulhas soal Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Zulhas pada 8 Agustus 2014. "Masih sama seperti kemarin. Betul, terkait dengan itu (SK Menhut)," ungkap Ali.

Sebelumnya, pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menyayangkan sikap Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mangkir dari panggilan KPK terkait kasus alih fungsi lahan di Riau. Sebagai pimpinan MPR, kata Ramses, Zulkifli Hasan harusnya mengedepankan sikap negarawan, patuh terhadap hukum, dan memberi contoh tentang penegakan hukum kepada masyarakat. "Harusnya Dia (Zulhasan), menghadiri pemanggilan KPK. Dia pernah menjabat sebagai Ketua MPR, dan masih menjadi salah satu pimpinan di sana. Beri contoh kepatuhan kepada hukum dan sikap kenegarawanan terhadap masyarakat dong," tegas Ramses kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Lebih lanjut, ia menyesalkan asalan Zulkifli mangkrir dari pemanggilan tersebut. Menurutnya, keputusan Zulkifli memilih mendatangi 'kampanye' calon Ketua Umum PAN dan mengaku tak mengetahui adanya pemanggilan tersebut sangat melukai perasaan rakyat Indonesia. "Setahu saya, surat panggilan KPK dikirim satu minggu sebelum jadwal pemanggilan dilakukan. Surat itu dikirim ke kediaman, rumah dinas, dan kantor. Kok dia bisa tidak tahu?" sindir peneliti Lembaga Analis Politik Indonesia (LAPI) ini. Selain itu, sambung dia, kehadiran Zulkifli dalam kegaiatan PAN tak sekadar melukai perasaan rakyat Indonesia.

Menurutnya, kedatangan Ketua Umum PAN dalam kegiatan itu akan membebani PAN dengan 'persoalan hukum', serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang Matahari. "Sebagai ketua umum, semua hal yang dilakukan Zulkifli akan mencuri perhatian publik. Sayangnya, dia tak menyadari kalau ketiadakpatuhannya terhadap proses hukum, mangkir dari panggilan KPK, akan 'membebani' PAN dengan persoalan tersebut," sesal dia. Karenanya, Ramses mendorong Zuklifli untuk menghadiri panggilan KPK selanjutnya. Selain menjadi contoh bagi masyarakat, kepatuhan Zulkifli terhadap penegakan hukum akan diteladani oleh kader PAN di seluruh Indonesia.

"Kalau Pak Zulkifli menyadari posisinya saat ini, saya yakin dia tidak akan mangkir pada pemanggilan selanjutnya. Dia akan memberi contoh kepada masyarakat, kader kader PAN, sekaligus menunjukan sikap kenegarawanan sebagai pimpinan MPR," tandasnya. Sebelumnya, mantan Menhut era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP PAN mengakui dirinya belum mengetahui adanya surat panggilan dari penyidik KPK dalam kasus suap pengajuan revisi alih hutan di Riau pada 2014. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan usai menghadiri acara temu kader PAN di Provinsi Jambi, Kamis yang bertempat di Hotel BW Luxury, Kota Jambi.

"Saya belum tahu bahwa ada surat pemanggilan untuk pemeriksaan di gedung KPK yang dijadwalkan hari ini, makanya saya menghdiri acara di Jambi temu kader PAN dan sekaligus memberikan pengarahan kepada para kader Partai Amanah Nasional tersebut," kata Zulhas. Dia dipanggil terkait dugaan suap pengakuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Namun Zulhas tidak hadir memenuhi panggilan gedung merah putih itu. Zulhas malah berkunjung ke Jambi dalam agenda konsolidasi dan temu kader PAN di Hotel BW Luxury Jambi. Terkait pemanggilan dirinya oleh KPK, Zulhas mengaku belum tahu.

KPK sendiri pada 29 April 2019 telah mengumumkan tiga tersangka terdiri dari perorangan dan korporasi terkait pemberian hadiah atau janji pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014. Tiga tersangka itu adalah korporasi PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta (SRT) dan Surya Darmadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *