Kritik Proses Pembuatan Omnibus Law, Ketua KASBI: Ini Sangat Misterius

Nasional

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menyampaikan kritikannya soal proses pembuatan omnibus law. Sebagai satu diantara ketua serikat buruh, Nining mengaku tidak setuju dengan adanya Rancangan Undang undang Cipta Lapangan Kerja. Sebab proses pembuatan omnibus law ini terkesan misterius.

Bahkan Nining mengaku, buruh tidak dilibatkan dalam proses tersebut. "Pertama kami menyampaikan memang omnibus law inikan metode yang kemudian akan melahirkan beberapa rancangan undang undang," ujarnya. "Seperti rancangan undang undang Cilaka (Cipta Lapangan Kerja), perpajakan, UKM, dan perpindahan ibu kota negara," jelasnya

"Tapi pertama kami melihat ini (pembuatan omnibuslaw) sangat misterius," tegasnya. Nining menuturkan dalam pembuatan omnibus law ini buruh tidak diajak untuk berbicara. Lebih lanjut, ia menyinggung soal kebiasaan pemerintah saat ini yang baru melibatkan rakyatnya ketika kebijakan tersebut sudah hampir selesai dibuat.

"Pertama proses dalam pembuatan melahirkan regulasi sebenarnya ada prosedural yang dilakukan oleh pemerintah," kata Nining. "Persoalannya pemerintah hari ini adalah seringkali melahirkan kebijakan baik dalam peraturan pemerintah maupun undang undang, ketika mendekati gol kami baru diajak bicara,' jelasnya. "Dan sejak dari awal tidak ada pelibatan," tegasnya.

Senada dengan Nining, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip merasa dalam proses penyusunan omnibus law seperti berada di ruang ruang gelap. "Kami sebagai serikat pekerja berkepentingan untuk menjamin tidak ada pengurangan dan pelanggaran hak hak buruh," kata Saeful. "Anda merasa tidak dilibatkan?" tanya pembawa acara, Rosiana Silalahi.

"Sangat tidak dilibatkan," timpal Saeful. Rosi kemudian membacakan pernyataan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Dimana pernyataan Andi mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggota DPR.

Hal ini dikarenakan proses pembuatan omnibus law yang terkesan sembunyi sembunyi. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan soal pembuatan omnibus law yang hanya mengajak bicara kaum pengusaha saja dan mengesampingkan buruh. "Banyak pertanyaan, satuan tugas (satgas) omibuslaw yang dibentuk dari awal dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, seluruh anggotanya adalah ketua asosiasi pengusaha tidak ada satupun unsur dari buruh," ujar Rosi saat membacakan pernyataan Andi.

"Anda sepakat?" tanya Rosi kepada Saeful. "Itulah indikasi, itu betul," timpal Presiden OPSI ini. Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan draf dan surat presiden (surpres) RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI pada Rabu (12/2/2020).

Draf dan surpres diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "Dalam kesempatan ini Pak Menko dan para menteri menyampaikan bahwa omnibus law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 UU, 15 bab, dengan 174 pasal yang akan dibahas di DPR," ujar Puan yang dikutip dari Dalam kesempatan itu, Puan juga menuturkan draf tersebut akan dibahas dengan melibatkan tujuh komisi di DPR.

Puan pun menegaskan kini omnibus law 'RUU Cipta Lapangan Kerja' berubah menjadi 'RUU Cipta Kerja'. Omnibus law adalah sebuah konsep pembentukan undang undang utama untuk menyasar isu besar dan dapat mencabut atau mengubah beberapa UU. UU ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah.

Omnibus law pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden Indonesia 2019 2024 pada 20 Oktober 2019 lalu. Di Indonesia, konsep onimbus law baru diterapkan pertama kali. Sama seperti UU lainnya, penerbitan UU dengan konsep Onimbus Law ini juga harus disetujui bersama sama dengan DPR.

Namun kalau dilihat di DPR dengan parpol pendukung pemerintah yang cukup mendominasi, maka mengesahkan dua UU ini tidak akan sulit. Kendati demikian, ternyata pengesahan dua UU omnibus law ini mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan. Satu diantaranya yakni para buruh.

Hal ini dikarenakan, UU Omnibus law Cipta Lapangan Kerja dinilai merugikan para pekerja. Dalam menyuarakan penolakan tersebut, para buruh menggelar aksi besar besaran di depan Gedung DPR pada Senin (20/1/2020) lalu. Adapun untuk klaster Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi perdebatan, poin poin dalam omnibus law meliputi upah minimum, pemutusan hubungan kerja, pekerja kontrak, dan waktu kerja.

Dimana poin poin tersebut dalam UUOmnibusLawdinilai tidak ramah dengan pekerja. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *