Menhub Izinkan Transportasi Operasi Lagi, Yunarto Wijaya: Gimana Bedakan yang Niat Mudik atau Gak?

Corona

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menanggapi kebijakan pemerintah yang akan mengizinkan semua transportasi beroperasi kembali pada Kamis (7/5/2020). Diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkap bahwa semua moda transportasi direncanakan kembali beroperasi mulai Kamis (7/5/2020), namun dengan pembatasan kriteria penumpang. Menurut Budi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditugaskan untuk menjabarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Inti dari penjabaran Permenhub dan Surat Edaran Menko Perekonomian itu adalah memberikan kelonggaran untuk moda transportasi kembali beroperasi. Kebijakan ini, kata Budi, dimaksudkan agar perekonomian nasional tetap berjalan. Namun demikian, kebijakan ini bukan berarti mencabut larangan mudik buat masyarakat.

"Dimungkinkan semua angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi dengan catatan satu, harus menaati protokol kesehatan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V secara virtual, Rabu (6/5/2020), dilansir dari . "Rencananya operasinya mulai besok, pesawat dan segala macamnya dengan orang orang khusus, tapi enggak ada mudik," imbuhnya. Mengetahui hal tersebut, Yunarto Wijaya pun memberikan kritik pedas. Melalui akun Twitter miliknya, @yunartowijaya , ia mengomentari sebuah artikel pada media online.

"Alumni covid yang lupa sejarah…, " tulisnya, Rabu (6/5/2020). Selanjutnya, Yunarto meminta pemerintah untuk tidak setengah setengah dalam menangani pandemi virus corona atau Covid 19. Yunarto pun menyentil Jokowi terkait kebijakan yang dirasa sebagai langkah yang kontradiktif saat seharusnya pemerintah makin memperketat mobilitas orang yang berniat mudik.

Ia menyebut jika Jokowi ingin relaksasi di awal Juni, maka harus memastikan dulu keberhasilan PSBB. Bukan sebaliknya justru melonggarkan transportasi. "Pak @jokowi kalo anda ingin mulai relaksasi awal juni, pastikan dulu keberhasilan PSBB melalui test yg sudah massal, gak setengah2 gini.. Ini yang ada jelang masa puncak mudik trasnsportasi malah dibuka.. Logikanya gak nyambung blazzz… ," cuit Yunarto.

Lebih lanjut, Yunarto menyarankan Jokowi untuk belajar dari Singapura. Relaksasi ekonomi, kata Yunarto, tidak bisa dilakukan hanya karena melihat negara lain juga akan melakukannya. Sebab, menurut pria yang akrab disapa Totok itu, relaksasi ekonomi bisa dijalankan dengan syarat tertentu.

"Pak @jokowi relaksasi ekonomi bisa dijalankan ya dengan prasyarat tertentu, bukan hanya karena melihat negara lain juga akan lakukan relaksasi, silahkan belajar dari singapore yang bahkan imported case di rusun pekerja migran saja sampai membuat PM nya turun tangan lsg…, " tulisnya. Yunarto juga menyinggung Jokowi agar menginstruksikan pada Menhub terkait pelonggaran transportasi tersebut. Termasuk membedakan antara penumpang yang berniat mudik atau tidak.

Di akhir cuitannya, Yunarto kembali mempertanyakan soal pelonggaran tersebut. "Pak @jokowi coba instruksikan menteri anda jelaskan ke publik apa logika dari pelonggaran transportasi per besok? Bagaimana membedakan yg berniat mudik atau gak? Kalo niat bikin pelonggaran di juni, bukankah logikanya skrg malah hrs diperketat? ," tambah Yunarto. Melansir Kompas.com , Budi mengatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyampaikan kriteria terkait siapa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan moda transportasi tersebut selama larangan mudik.

"Yang kedua, BNPB akan memberikan kriteria. Di sini ada kriteria tertentu, nanti BNPB sama Kemenkes bisa menentukan dan bisa dilakukan," ujarnya. Budi menambahkan, salah satu kriteria yang bisa menggunakan moda transportasi adalah pejabat negara seperti anggota DPR. "Secara spesifik saya sampaikan bapak bapak adalah petugas negara, pejabat negara, boleh melakukan movement sesuai tugasnya, tapi enggak ada mudik," ucapnya.

"Jadi beruntunglah bapak bapak jadi anggota DPR mendapatkan itu. Termasuk kami melakukan perjalanan, sejauh itu untuk tugas negara," sambungnya. Lebih lanjut, Budi mengatakan, aturan tersebut akan diumumkan pada Rabu siang ini. Menurut dia, aturan tersebut akan dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19.

"Untuk detailnya secara maraton nanti jam satu (13.00 WIB) saya dengan dirjen udara, besok dengan dirjen kereta api, darat, dan laut agar penjabaran disampaikan ke khalayak," pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *