Menko Airlangga Sebut Omnibus Law Rapikan 43.600 Regulasi Sah Jadi UU

  • Whatsapp

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, bahwa regulasi investasi di Indonesia perlu dirapikan melalui penyelesaian Undang undang (UU) Cipta Kerja melalui skema Omnibus Law. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Omnibus Law merapikan 43.600 regulasi yang membuat daya saing Indonesia lemah. "Sebelum pandemi Covid 19, sudah ada sekira 43.600 regulasi, daya saing kita tertinggal di ASEAN," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (5/10/2020).

Airlangga menjelaskan, UU ini juga untuk masyarakat yang bekerja atau tidak bekerja dan juga terkait dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik itu untuk UMKM maupun koperasi. Menurut Airlangga, pandemi Covid 19 tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, tetapi membutuhkan skema perlindungan baru. Perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat yaitu cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk up skilling maupun re skilling, serta akses informasi pasar tenaga kerja.

Read More

"Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam batas tertentu sambil mencari pekerjaan baru," pungkasnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *