Pemprov Anggarkan Rp 4 Miliar untuk Toa Sesuai Perintah Anies Baswedan, PSI: Berarti Ada Kegagalan

Metropolitan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,07 miliar untuk pembelian 6 set alat sistem peringatan dini berupa toa sesuai dengan perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza menilai adanya kesalahan prioritas Anies Baswedan yang mana seharusnya mengutamakan pencegahan, baru peringatan dini. Menurut Anthony, kesalahan prioritas ini menunjukkan adanya kegagalan Anies Baswedan untuk mencegah akar masalah, yakni bencana banjir itu sendiri.

Anthony merasa heran dengan rencana Anies Baswedan dalam pengadaan toa demi peringatan dini bencana di Jakarta itu. Jika Anies Baswedan lebih mengutamakan peringatan dibanding pencegahan, Anthony menilai seolah olah bencana banjir tidak bisa dicegah. "Jadi kalau kita mempermasalahkan sekarang kok jadi isunya peringatan dini, berarti seakan akan, ini sesuatu yang tidak bisa dicegah jadi perlu diperingatkan," ujar Anthony.

"Ini kita enggak masuk sumber akar masalahnya," sambungnya. Anthony menyebut yang diutamakan harusnya pencegahan lantaran banjir masih bisa diusahakan untuk tidak terjadi. "Masalahnya adalah kita harus adanya pencegahan, bukan cuma peringatan," kata Anthony.

Dengan demikian, rencana Anies Baswedan ini sama saja menunjukkan adanya kegagalan dalam mencegah banjir lantaran langsung fokus pada peringatan. Lain halnya dengan bencana alam yang sifatnya tiba tiba dan sulit diprediksi seperti gempa bumi, maka peringatan harus diprioritaskan. "Peringatan itu menunjukkan adanya kegagalan pencegahan, ini beda. Kecuali misalnya untuk bencana bencana alam yang mungkin tidak bisa dimitigasi," terang Anthony.

"Kayak misalnya enggak bisa di forecast atau enggak bisa diramal seperti misalnya gempa bumi, itu cukup sulit," sambungnya. "Tapi kalau misalnya banjir, itu sesuatu yang bisa dicegah." Anthony kemudian menyindir apakah pihak Pemprov Jakarta sudah menganggarkan untuk tindakan pencegahan banjir.

"Masalahnya kita lihat ada prioritas penganggaran enggak dari Pemprov untuk ini? Ada enggak yang sudah dikerjakan selama dua tahun ini?" sindirnya. Anthony menegaskan harusnya anggaran Rp 4 miliar itu lebih diutamakan untuk pencegahan hingga tuntas. "Jadi maksudnya Rp 4 miliar itu harusnya bukan buat toa?" tanya pembawa acara Riko Anggara.

"Saya enggak mau terjebak dalam isu seakan akan masalah pencegahannya itu sudah beres lalu kita masuk ke masalah peringatan dini," jawab Anthony. "Pencegahannya dulu dong diselesaikan. Peringatan dini itu menunjukkan bahwa ada pencegahan, yang seakan akan belum selesai kok sudah main ngomongin peringatan dini," paparnya. Diketahui, Anies Baswedan sempat memerintahkan pihak kelurahan untuk memberikan peringatan dini bencana dengan pengeras suara toa dan sirine.

Dikutip dari , hal ini merupakan hasil dari evaluasi prosedur peringatan dini yang selama ini berlaku di Jakarta. Menurut Anies Baswedan, diperlukan adanya sistem peringatan yang bersifat langsung kepada warga. "Salah satu hal yang akan diterapkan baru, bila ada kabar (akan banjir), maka pemberitahuannya akan langsung ke warga," ujar Anies Baswdan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/1/2020).

Anies Baswedan berharap pihak kelurahan bisa langsung terjun ke lapangan untuk memperingatkan warga. "Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa (pengeras suara) untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine," usul Anies Baswedan. Dalam pidatonya itu, Anies Baswedan menganggap peringatan dini melalui ponsel tidak efektif.

Apalagi banjir yang terjadi sejak 31 Desember 2019 terjadi pada malam hari. "Kemarin pada malam itu, pemberitahuan diberi tahu, tapi karena malam hari, diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi," ungkap Anies Baswedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *