Ribuan personel gabungan TNI Polri hingga pemerintah provinsi DKI Jakarta disiagakan untuk mengamankan aksi demonstrasi, Rabu (8/3/2023). Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan sebanyak 2.600 personel gabungan disiagakan untuk aksi demo di 14 titik termasuk di depan gedung DPR dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. "Pengamanan semuanya kita siapkan personel pengamanan baik di seputaran komplek DPR juga di Patung Kuda kita siapkan personel semuanya. Total keseluruhan di wilayah Jakarta Pusat ada 2.600 personel gabungan," kata Komarudin saat dihubungi, Rabu (8/3/2023).
Selain itu, Komarudin mengatakan pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait adanya aksi unjuk rasa tersebut. Khusus di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Komarudin mengatakan pihaknya telah menutup Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. "kami juga imbau masyarakat agar menghindari Merdeka Barat karena akses jalan sedang dialihkan saat ini," ucapnya.
Lebih lanjut, Komarudin mengimbau kepada massa aksi untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain. "Kami inbau kepada masyarakat silakan sampaikan aspirasinya terlebih hari ini Momentum peringatan hari perempuan. Silahkan sampaikan aspirasi karena itu hak setiap warga negara dan diatur UU namun tentunya kita berharap agar penyampaian aspirasi dapat dilaksanakan secara tertib dan menjaga jangan sampa ada hak hak pengguna jalan lain terganggu jadi silakan berbagi dan kita akan melakukan pengawalan pengamanan aksi dan aktivitas masyrakat," ucapnya. Untuk informasi, Sejumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) lakukan aksi demontrasi di depan gedung DPR menuntut disahkannya RUU Perlindungan PRT.
Ditemui saat melakukan demontrasi seorang PRT yang bekerja di Apartemen Kemang Village bernama Darsiah mengukapkan mengapa pengesahan RUU PPRT penting untuk kehidupannya. Kemudian dikatakan Darsiah dengan disahkannya RUU PPRT pekerja rumah tangga dapat dijamin kesahatannya, hari libur, cuti hingga pendapatan. "Semuanya sudah diatur di Undang Undang PPRT. Selama ini tidak diatur, kadang hari libur semaunya bos. Kadang kita sakit juga bos nggak mau tanggung jawab," sambungnya.
Maka dari itu ia berharap RUU PPRT bisa disahkan oleh Ketua DPR Puan Maharani. "Jika Undang Undang ini disahkan PRT akan mendapatkan hak haknya. Maka dari itu kita berharap Bu Puan bisa sahkan RUU PPRT," harapnya. Diketahui aksi yang dilakukan PRT di depan gedung DPR merupakan bagian dari aksi Rabuan PRT yang sudah dilakukan setiap Rabu sejak 21 Desember 2022.
Setiap Rabu, para perempuan melakukan orasi di depan DPR. Gelombang aksi seperti ini akan terus diperjuangkan oleh para PRT hingga RUU PPRT disahkan. Beberapa PRT peserta aksi juga masih melakukan puasa sebagai tindak lanjut aksi Rabuan minggu minggu sebelumnya. Aksi PRT hari ini dalam memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2023 ini tak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga di 5 kota lainnya di Indonesia, yaitu Makassar, Yogya, Medan, Semarang dan Tangerang. Aksi aksi di kantor kantor DPRD kota menuntut hal yang sama: pengesahan RUU PPRT paska diperjuangkan selama 19 tahun.
Selain itu, ratusan peserta dari partai buruh sampaikan aspirasi di depan Gedung DPR, Rabu (8/3/2023). "Jangan tunda segera sahkan RUU PPRT. Cabut juga Omnibuslaw Undangan Undang Cipta Kerja," kata orator di mobil komandan di depan Gedung DPR, Rabu (8/3/2023). Terlihat juga dikarenakan situasi hujan massa aksi terlihat menggunakan payung hingga jas hujan plastik. Kemudian terlihat juga bendera berlogo Partai Buruh dikibarkan peserta aksi demonstrasi.
Sementara itu Deputy Bidang Perempuan Partai Buruh, Jumisih ditemui di lokasi demonstrasi mengatakan bahwa massa aksi datang dari 11 inisiator. "Kami ini dari Partai Buruh jadi yang hadir di sini dari 11 inisiator. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Jaringan Rakyat Miskin Kota dan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga," kata Jumisih kepada awak media di depan Gedung DPR, Rabu (8/3/2023).
